Publikasi » Detail

PAJAK ROKOK DAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT Oleh: Abdul Rahman

Detail Publikasi

Oleh: Abdul Rahman

PNS BAKUDA Bangka Selatan

            Di Indonesia, rokok dijual bebas dan tidak ada aturan pembatasan untuk industri tembakau. Orang tua-muda dewasa bahkan anak-anak bebas membeli dan mengkonsumsi rokok. Sebenarnya penerapan denda dan larangan merokok di tempat umum salah satu solusi yang baik untuk mengurangi dampak negatif merokok, sehingga perlu diterapkan secara nasional di Indonesia. Sepengetahuan penulis, kota-kota besar masih banyak yang belum menerapkan larangan merokok ditempat umum, DKI Jakarta adalah salah satu contoh wilayah yang menerapkan larangan rokok di tempat umum, itupun masih belum ditegakkan secara menyeluruh. Serta beberapa hari yang lalu Pemkot Bandung menerapkan aturan yang sama untuk melindungi warganya dari bahaya radikal bebas asap rokok.

            Bebasnya berseliweran iklan rokok di media televisi, cetak dan elektronik menjadi salah satu faktor pendukung semakin tingginya konsumsi rokok di Indonesia. Iklan rokok hampir muncul di sudut-sudut sendi bernegara. Mereka muncul di berbagai bidang. Di bidang pendidikan khususnya di perguruan tinggi, perusahaan-perusahaan rokok hadir sebagai sponsor beasiswa, serta sebagai sponsor aktivitas kegiatan kemahasiswaan. Di bidang olahraga, produk rokok muncul sebagai sponsor tunggal berbagai kejuaraan cabang olah raga yang seharusnya mengusung kesehatan jasmani. Yang menarik jika kita perhatikan, iklan rokok di televisi tidak pernah menampilkan sosok yang sedang melakukan aktivitas merokok, iklannya justru menampilkan sosok lelaki yang tegak berbadan kekar, kemudian berkelana jauh menaiki pegunungan. Seolah ingin menunjukkan kalau merokok adalah lelaki yang perkasa.

            Penikmat rokok bahkan tidak hanya kalangan dewasa atau yang jika ditampilkan dalam iklan khusus +18, justru yang menjadi pemandangan sekarang para remaja yang paling banyak dalam mengonsumsi rokok. Para remaja tersebut baik yang sudah bekerja, kuliah bahkan anak sekolah pun gemar dan rela merogoh koceknya hanya demi untuk membeli rokok. berbagai alasan pembenaran para pecandu rokok menikmati rokok, mula hanya sekedar coba-coba, menghilangkan rasa stres, mengurangi rasa lapar, bahkan yang lebih ekstrem menimati rokok hanya karena lingkungan atau gengsi jika tidak merokok, tidak perkasa dan sebagainya.

            Menghadapi fenomena ini, pemerintah mencoba untuk mengendalikan semakin tingginya penggunaan rokok di Indonesia dengan menaikan harga harga rokok melalui pengenaan pajak atas rokok. Kemudian Pemerintah membuat regulasi pemungutan dan penyetoran pajak rokok melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagai pelaksanaan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. dan sebelum peraturan ini diterbitkan, setahun sebelumnya pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur pengamanan bahan yang mengandung produk tembakau melalui Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, yang diarahkan agar penggunaan rokok tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan. Jika PMK 115 tahun 2013 mengatur “pengumpulan” dana sebagai konsekuensi bagi perokok, maka PP 109 Tahun 2012 mengatur pengamanan kesehatan akibat dari penggunaan rokok.

Pajak atas Rokok dan Kesehatan Masyarakat

            Pemberlakuan pajak atas rokok di Indonesia didasarkan atas semakin meningkatnya penggunaan rokok pada kalangan pemula. Meskipun sebelum diberlakukan peraturan pajak rokok sebagaimana disebutkan diatas, sempat terjadi polemik antara pemerintah dan DPR sebagai pihak yang menghasilkan peraturan tersebut dengan pemerhati Hak Azasi Manusia (HAM). Polemik ini didasari atas keberatan pemerhati HAM jika rokok dikenakan pajak, karena rokok telah dikenakan cukai. Dengan dikenakan pajak, menurut pemerhari HAM rokok akan dikenakan pajak berganda. Disamping itu, pengenaan pajak atas rokok juga akan merugikan masyarakat pengkonsumsi rokok. Karena beban terhadap pajak rokok dikenakan kepada masyarakat pengkonsumsi rokok. Namun, menurut DPR dan pemerintah pengenaan pajak atas rokok tidak membebani masyarakat, karena rokok bukan merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan bahkan pada tingkat tertentu konsumsinya perlu dikendalikan.

Secara umum ada beberapa hal yang melatarbelakangi adanya kebijakan pajak rokok, yaitu : 1) perlunya penerapan pajak yang lebih adil kepada seluruh daerah, agar seluruh daerah mempunyai sumber dana yang memadai untuk mengendalikan dan mengatasi dampak negatif rokok, karena sebelumnya daerah yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (yang sebagian dananya dapat digunakan untuk mengendalikan/mengatasi dampak negatif rokok) hanya daerah penghasil rokok dan penghasil tembakau; 2) perlunya peningkatan local taxing power guna meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan; (3) perlunya penerapan piggyback taxes, atau tambahan atas objek pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat terhadap konsumsi barang yang perlu dikendalikan, sesuai dengan best practice yg berlaku di negara lain; dan (4) ) perlunya pengendalian dampak negatif rokok, karena terkait dengan meningkatnya tingkat prevalensi perokok di Indonesia (jumlah penduduk perokok terhadap jumlah penduduk nasional), meningkatnya dampak negatif konsumsi rokok bagi masyarakat, dan masih rendahnya komponen pajak dalam harga rokok di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara ASEAN. Dengan adanya pajak rokok, maka harga rokok akan meningkat sehingga diharapkan akan mengurangi perokok pemula khususnya para remaja.

Ketentuan mengenai pembebanan pajak rokok pada konsumen rokok seperti diatur Pasal 27 ayat (1) UU DPRD, berlaku kepada seluruh warga negara yang mengkonsumsi rokok. Dalam hal ini, menjadi perokok adalah pilihan tiap individu.Oleh karena itu, bagi warga negara yang mengkonsumsi rokok dibebankan pajak rokok, sedangkan mereka yang tidak merokok tidak dibebani pajak rokok. Kebijakan pajak rokok yang diatur dalam UU PDRD telah memenuhi prinsip kebersamaan, tidak perlakuan diskriminasi, perlakuan berbeda antara seorang perokok dengan perokok lain dari sisi perpajakan. Atau tidak ada diskriminasi antara satu daerah dengan daerah lain dari sisi penerimaan pajak. Sebab, pajak dipungut bersamaan dengan pemungutan cukai dan dialokasikan kepada provinsi sesuai jumlah penduduk.

            Dalam pasal 31 UU PDRD disebutkan bahwa penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Dengan pungutan pajak atas rokok pemerintah harus memberikan pelayanankesehatanmasyarakat secara maksimal. Pelayanan kesehatan masyarakat yang dimaksud  antara lain, pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok. Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain, pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

            Berdasarkan peraturan pemerintah yang tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat sebagai efek dari penggunaan rokok, pemerintah berkewajiban mewujudkan kawasan tanpa rokok yang diatur dalam peraturan daerah. Kawasan tanpa rokok yang dimaksud adalah fasilitas pelayanan kesehatan; tempat proses belajar mengajar; tempat anak bermain; tempat ibadah; angkutan umum; tempat kerja; dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Dan sebagai konsekuensinya pemerintah juga wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok pada ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar. Masyarakat berhak mendapatkan informasi dan peringatan yang  jelas dan benar atas dampak yang ditimbulkan akibat merokok. Karena meskipun lebih dari 90% (sembilan puluh persen) masyarakat pernah membaca peringatan kesehatan berbentuk tulisan di bungkus Rokok, hampir separuhnya tidak percaya dan 26% (dua puluh enam persen) tidak termotivasi berhenti merokok. Studi di berbagai negara membuktikan peringatan tertulis yang disertai gambar lebih efektif daripada hanya berbentuk tulisan saja. Oleh karena itu, pesan kesehatan pada Kemasan Rokok wajib dicantumkan dalam bentuk gambar dan tulisan untuk meningkatkan kesadaran perokok dan bukan perokok akan bahayanya merokok bagi kesehatan. Agar efektif, peringatan kesehatan harus mudah dilihat, relevan dan mudah diingat serta menggambarkan aspek yang perlu diketahui oleh setiap orang. Disamping itu, pemerintah berkewajiban melakukan sosialisasi dampak dari penggunaan rokok bagi kesehatan dan lingkungan.

            Meskipun melalui peraturan pemerintah yang mewajibkan perusahaan rokok terhitung 1 Juli 2014 mencantumkan gambar dan tulisan bahaya rokok. Namun, apakah dengan mencantumkan gambar dan tulisan bahaya rokok yang ada sekarang dapat mengurangi konsumsi rokok di masyarakat?. Sepertinya perubahan peringatan pada rokok dalam bentuk tertulis menjadi dalam bentuk gambar belum banyak memberikan dampak untuk mengurangi kesadaran masyarakat berhenti merokok. Sumbangsih penerimaan pajak rokok belum sebanding dengan efek negatif rokok bagi kesehatan masyarakat, baik yang mengkonsumsi langsung maupun bagi yang merasakan dampak dari penggunaan rokok. Dibutuhkan ketegasan pemerintah untuk menjalankan amanat PP 109 Tahun 2012 sehingga masyarakat yang tidak merokok dapat menikmati kesehatan tanpa harus menjadi korban dari para penikmat rokok. Karena jika mengharapkan dari kesadaran penikmat rokok, masih sangat sulit didambakan. Penarikan pajak atas rokok diharapkan akan semakin meningkatnya kualitas kesehatan di masyarakat akibat virus rokok yang bertebaran di mana-mana.

*Tulisan ini pernah di muat pada Harian Pagi Bangka Pos, Edisi 15 November 2014 dengan judul yang sama

 

Bagikan:

Publikasi Lainnya: