Publikasi » Detail

Menelisik Dasar dan Peruntukan Pajak Penerangan Jalan

Detail Publikasi

Oleh: Abdul Rahman

Listrik merupakan bagian penting dari aktivitas kehidupan di era serba elektronik. Ini pun sejalan dengan motto yang gaungkan oleh penguasa listrik di Indonesia, PT. PLN Persero. “Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik.”

Jika di tahun 1980-an, kita membutuhkan listrik hanya untuk penerangan dan sedikit untuk menghidupkan televisi yang berwarna hitam dan putih. Sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi, kebutuhan listrik tidak hanya sekedar untuk penerangan dan menghidupkan televisi melainkan seakan untuk menopang seluruh aktivitas manusia mulai dari bangun tidur sampai tidur lelap pun membutuhkan listrik. Bisa dibayangkan, sehari saja listrik tidak tersalurkan ke rumah atau ke tempat kerja seolah-olah aktivitas terhenti.

Sejalan dengan kebutuhan listrik bagi masyarakat, PT. PLN sebagai pemasok utama listrik di Indonesia juga terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Inovasi terbaru dan terpopuler adalah listrik prabayar yang diluncurkan sejak Januari 2008. Jika sebelumnya, pembayaran listrik atau tagihan dilakukan setelah kita menggunakan listrik dalam periode tertentu—biasanya perbulan—baru kemudian kita membayar tagihan sesuai dengan pemakaian kita. Dengan inovasi listrik prabayar, kita pengguna listrik diharuskan membeli listrik atau dikenal dengan pulsa listrik terlebih dahulu baru kemudian dapat menikmati aliran listrik dari PT. PLN. Dengan inovasi ini, otomatis masyarakat pengguna listrik tidak bisa melakukan tunggakan seperti pada penggunaan listrik sistem tagihan sebelumnya. Terlepas  adanya sekelumit kelebihan dan kekurangan sistem listrik prabayar dan sistem tagihan, terdapat masalah yang baru disadari masyarakat pengguna listrik setalah diberlakukan sistem listrik prabayar, yakni penarikan pajak atas penggunaan listrik. Pajak yang dimaksud adalah Pajak Penerangan Jalan atau sering disingkat PPJ. Pajak ini sebenarnya telah resmi diberlakukan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh Presiden Soehato pada tanggal 25 Mei 1997 yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Namun, pada saat pembayaran listrik sistem tagihan, masyarakat pengguna listrik tidak menyadari jika dalam tagihan listrik yang dibayarkan juga terdapat pembayaran pajak atas penggunaan listrik atau Pajak Penerangan Jalan. Sebab, pembayaran listrik sistem prabayar menggunakan sistem pembelian pulsa. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui langsung adanya pemotongan atas pembelian pulsa listrik yang dibelinya. Sementara jika dengan sistem pembayaran tagihan, masyarakat menganggap tagihan yang dibayar itu murni pemabayaran listrik atas penggunaan tenaga listrik dalam periode satu bulan.

Dasar Penerapan

Istilah Pajak Penerangan Jalan muncul dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 18 Tahun 1997. Pada Pasal 2 Ayat (2) huruf d undang-undang tersebut didefinisikan Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Kemudian dengan nama yang sama—Pajak Penerangan Jalan—definisi tersebut diubah menjadi pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dengan demikian, Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah setempat dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, Pajak Penerangan Jalan bukan untuk pihak PT. PLN melainkan untuk pemerintah daerah setempat. PT. PLN hanya bertindak sebagai pihak yang membantu pemungutan Pajak Penerangan Jalan, karena PT. PLN merupakan penyedia tenaga listrik yang dikenakan pajak atas penggunaan oleh pelangannya. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sepenuhnya disetorkan oleh pihak PT. PLN ke kas umum daerah setempat.  Pajak Penerangan Jalan sesungguhnya amanat undang-udang, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tantang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai perubahan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah yang disebutkan diatas. Definisi sumber listrik dalam undang-undang terbaru kemudian dijabarkan dalam listrik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri merupakan listrik yang bersumber dari seluruh pembangkit yang menghasilkan listrik, semisal Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik Tenaga Uap, dan pembangkit listrik lainnya. Sedangkan yang dikategorikan sumber lain adalah listrik yang diperoleh dari perusahaan yang memasok listrik kepada masyarakat, PT. PLN misalnya. Yang menjadi objek pajak ini adalah pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Ini artinya , setiap pembayaran tagihan listrik dengan sistem listrik tagihan maupun pembelian pulsa listrik dengan sistem listrik prabayar masyarakat dikenankan Pajak Penerangan Jalan sebesar tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah tempat domisili meteran listrik yang digunakan. Tarif Pajak Penerangan Jalan disetiap daerah kabupaten/kota berbeda disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah. Pemerintah pusat melalui undang-udang pajak daerah hanya menetapkan tarif maksimal sepuluh persen dari penggunaan tenaga listrik. Sehingga, tidak heran jika antara kabupaten dalam satu provinsi memiliki tarif pajak penerangan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, sebagaimana dimuat dalam koran BangkaPos edisi 07/07/2017, tarif terendah untuk Pajak Penerangan Jalan diberlakukan di Kabupaten Bangka Selatan dengan tarif 7%, sedangkan Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, dan Kota Pangkalpinang menerapkan tarif maksimal 10%. Dan untuk Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kabupaten Bangka Tengah menerapkan tarif bervariasi sesuai dengan jenis daya, dengan tarif antara 3% sampai 10%. Tarif ini ditetapkan dalam peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hanya saja, sosialisasinya yang memang dianggap masih sangat minim sehingga dikemudian hari menimbulkan gejolak dimasyarakat.

Penggunaan Pajak Penerangan Jalan

Secara aturan, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Penerangan Jalan yang telah terkumpul di rekening Kas Pemerintah Daerah sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan. Dengan bahasa sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan, maka pemerintah daerah dapat menggunakan dana yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan tidak semata untuk membiayai penerangan jalan melainkan dapat diperuntukan untuk membiayai pembangunan di bidang lainnya. Disamping itu, hasil pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan pajak lainnya terdapat bagian yang disalurkan ke desa dalam bentuk bagi hasil pajak yang disalurkan ke kas desa diwilayah kabupaten tempat pemungutan pajak dengan memperhatikan aspek dan potensi antar desa. Berdasarkan rilis Kementerian Keuangan RI dalam laman websitenya, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2015 ke desa-desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersumber dari pajak daerah kabupaten sebesar Rp19,96 Milyar yang dibagi ke 309 desa. Pada Tahun Anggaran 2016, bagi hasil pajak daerah meningkat menjadi Rp23,13 Milyar dengan jumlah desa yang sama ditahun sebelumnya. Kucuran dana ke desa-desa yang disebutkan ini, hanya yang bersumber dari pajak daerah. Ada lagi yang namanya dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat. Kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari pemerintah daerah. Semua dana yang dikucurkan ke desa-desa untuk mensejahterahkan masyarakat sampai ke pelosok desa tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam membayar pajak, termasuk Pajak Penerangan Jalan. Sehingga masyarakat sebetulnya menikmati hasil pembayaran Pajak Penerangan Jalan sampai ke pelosok desa, hanya saja tidak hanya dalam bentuk penerangan jalan.

Rencana Gubernur Bangka Belitung untuk menurunkan tarif Pajak Penerangan Jalan disetiap kabupaten dan kota—sebagaimana dimuat dalam Bangkapos edisi Jumat (07/07/2017)—setidaknya menjadi angin segar bagi masyarakat pengguna tenaga listrik. Dengan adanya penurunan tarif Pajak Penerangan Jalan, setidaknya pembelian pulsa listrik prabayar bagi masyarakat tidak terlalu dibebani. Di sisi lain, dengan penurunan tarif Pajak Penerangan Jalan ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah setempat untuk terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya diluar pajak.

Semoga, pemungutan pajak atas penggunaan tenaga listrik bagi masyarakat benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga, beban masyarakat selama ini untuk membayar pajak atas penggunaan tenaga listrik berimbal balik dengan hasil pembangunan yang tersebar hingga ke pelosok desa.

 

*Tulisan ini pernah dimuat di Harian Pagi Bangka Pos, edisi Kamis (03/08/2017), dan terbit pada blog penulis AR Lentera ahman0307.blogspot.com

Bagikan:

Publikasi Lainnya: